nusakini.com-- Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata Indonesia, khususnya pada tiga destinasi pariwisata prioritas, seperti Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika, Kementerian Pariwisata mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung Kementerian Pariwisata, kemarin. 

Dalam rapat tersebut hadir Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Taufik Widjoyono, Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Rido Matari Ichwan, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo A Soeranto, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida, dan Direktur Bina Penataan Bangunan Adjar Prajudi. 

Taufik mengatakan bahwa Kementerian PUPR siap mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi pariwisata prioritas. Dukungan tersebut antara lain pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Toba Samosir, lalu perencanaan kawasan pariwisata dan dokumen lingkungan Danau Toba Sumatera Utara.

• Kementerian PUPR Kerjasama dengan Perusahaan Tambang Membangun Jembatan di Kalsel
• Kementerian PUPR Siapkan Rp 109 Miliar untuk Mendukung Penanganan Erupsi Gunung Sinabung di 2017
• Kementerian PUPR Serahkan Satu Unit MTU Kepada Provinsi Aceh
• Menteri Basuki Melantik 6 Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR
• Kementerian PUPR Gelar Fun Bike Meriahkan HUT RI ke-71

Kemudian pembenahan permukiman kumuh dan perdesaan di Kabupaten Magelang, perencanaan kawasan pariwisata dan dokumen lingkungan Borobudur Jawa Tengah, perencanaan penanganan sanitasi di kawasan pariwisata Mandalika, serta perencanaan kawasan pariwisata dan dokumen lingkungan Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sebelumnya, Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi, agar menteri, gubernur serta bupati/walikota terkait fokus pada perbaikan sepuluh destinasi pariwisata dengan memperkuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan sehingga benar-benar terlihat perubahannya.

Perbaikan antara lain meliputi kelembagaan pengelola, infrastruktur termasuk jalan, pelabuhan dan bandara, ketersediaan listrik, bahan bakar minyak, air bersih, manajemen promosi daerah, ketersediaan fasilitas umum, penataan pedagang, penataan lingkungan, serta penerimaan masyarakat. 

“Kementerian PUPR sebagai Executing Agency dan Implementing Agency, diharapkan dapat mendukung dengan pembangunan jalan tol dan jalan umum, serta penyediaan infrastruktur air bersih,” tambah Arief. (p/ab)